Pemilu Myanmar dan Preventif Kaum Muslimin untuk Berpartisipasi dalam Pemilu
Menurut laporan IQNA, seperti dikutip dari Shafaqna, untuk lima dekade mendatang negara Myanmar berada di bawah pemerintahan semua partai militer, dimana pada tahun 2010, nampaknya terbentuk sebuah pemerintahan sipil.
Sekarang ini, negara yang ada di Asia Tenggara ini, yang sebelumnya dinamakan dengan Burma menyaksikan penyelenggaraan sebuah pemilu, yang mengklaim telah menyelenggarakannya secara bebas dan adil.
Pemilu parlemen Myanmar diselenggarakan Minggu (8/11) dan hasil pertama akan diumumkan pada tanggal 10 November mendatang, bisa jadi akan berlangsung berhari-hari atau bisa berminggu-minggu untuk menunggu hasil resminya.
Lebih dari 6 ribu kandidat dan 91 partai politik mendaftar untuk berpartisipasi dalam pemilu kali ini, dimana mayoritas dari mereka adalah delegasi populasi etnis minoritas di Myanmar. Orang-orang ini saling berkompetisi satu sama lain untuk mendapatkan 498 kursi untuk jangka 5 tahun di parlemen.
Namun pandangan lebih tertuju pada partai yang berkuasa, Uni Persatuan dan Pengembangan (USDP), dengan dukungan militer dan Liga Bangsa untuk Demokrasi (NLD), dengan dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Meskipun Suu Kyi memiliki dua anak dari suami Inggrisnya, namun undang-undang dasar tidak mengizinkannya untuk menjadi presiden. Sejatinya sampai tahun 2016 dan masa dipilihnya para delegasi, tidak akan memberikan suara kepada pemimpin baru, presiden tidak akan dipilih.
Pada tahun 1990, untuk pertama kalinya setelah tahun 1960, dimana para diktator militer berkuasa, negara Myanmar menyaksikan penyelenggaraan pemilu pertama beberapa partai. Dari sejak saat itu, ini adalah pertama kalinya Uni Eropa mengawasi pemilu tersebut, guna menyelenggaraan pemilu yang bebas.
Namun beberapa peristiwa sedang terjadi, dimana membantu kepada ketidakdemokrasian pemilu ini. Yang mana peristiwa terpenting itu adalah masyarakat muslim Rohingnya dari mulai orang biasa sampai para aktivis politik tidak berhak untuk berpartisipasi dalam pemilu ini. Bahkan Win Mya Mya, mantan Ketua Liga Bangsa untuk Demokrasi cabang Mandalay ditolak untuk menjadi kandidat pemilu kali ini, karena ideologi dan mazhabnya.
